Tampak depan gedung Melbourne Magistrates' Court (abc.net.au)

Melbourne | badilag.net

Warga peradilan agama se Indonesia boleh jadi sedang menunggu-nunggu siapa yang akan menyandang penghargaan bergengsi sebagai pengadilan agama/mahkamah syar’iyah terbaik dalam hal pelayanan publik dan meja informasi. Penantian itu akan terjawab Nopember 2011 mendatang setelah rampungnya penilaian tahap kedua yang kini sedang dilakukan Ditjen Badilag MA RI.

Sambil menunggu proses penilaian dan seleksi untuk anugerah ‘Information Desk and Public Services Award’, penulis mencoba menelusuri keberadaan meja informasi dan pelayanan publik di pengadilan-pengadilan yang berada di kota Melbourne, negara bagian Victoria, Australia.

Kali ini penulis tidak mengunjungi Family Court of Australia (FcoA) karena, selain untuk memperkaya khazanah dan bahan perbandingan, pengadilan ini juga sudah beberapa kali dikunjungi oleh delegasi Mahkamah Agung RI. Bahkan kunjungan terakhir delegasi Badilag akhir Juli 2011 lalu secara eksklusif mengkaji keberadaan meja informasi di pengadilan yang masuk dalam jurisdiksi federal (federal jurisdiction) ini.

Ada beberapa pengadilan di Melbourne yang masuk dalam jurisdiksi negara bagian (state jurisdiction) Victoria, seperti Melbourne Magistrates’ Court, County Court, dan Supreme Court of Victoria. Supreme Court of Victoria adalah pengadilan tertinggi di Victoria, sedangkan puncak pengadilan untuk seluruh pengadilan di Australia berada di the High Court of Australia yang kewenangannya jika dianalogikan dengan Indonesia merupakan gabungan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan yang berbeda-beda, penulis berusaha mengamati bagaimana meja informasi dijalankan di Melbourne Magistrates, County dan Supreme Court of Victoria. Sengaja pengamatan lebih difokuskan ke pelayanan meja informasi (tidak pelayanan publik secara umum) dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail.

Lebih khusus lagi, pengamatan ini berkisar pada point 4, 5 dan 6 komponen penilaian seperti yang tertuang dalam SE Dirjen Badilag 2510/DjA.1/HK.00/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang penilaian pelayanan publik dan meja informasi.

Ketiga point tersebut adalah pengelolaan dan layanan meja informasi, Kualitas Petugas Meja Informasi, dan fasilitas meja informasi.

Dari observasi di tiga pengadilan (County, Magistrates’ dan Supreme Court) yang letaknya saling berdekatan ini, penulis lebih kepincut dengan info desk yang ada di Magistrates’ Court karena ada beberapa kemiripan dengan info desk yang dijalankan peradilan agama di Indonesia, terutama dalam hal lokasi/penempatan meja informasi dan jenis layanan yang diberikan.

Pelayanan meja informasi di County Court dan Supreme Court of Victoria yang satu sama lainnya mempunyai kemiripan dengan info desk di FcoA insya Allah akan dipaparkan dalam laporan berikutnya.

Jadwal sidang yang ditempelkan di dinding dekat salah satu ruang sidang di Melbourne Magistrates' Court.

Meja Informasi di Melbourne Magistrates’ Court

Meja informasi di Magistrates’ Court terletak di lobby lantai dasar pengadilan. Posisinya persis setelah pintu masuk. Jadi, begitu memasuki pintu gedung Magistrates’ Court yang pengamanannya ketat dan berlapis, pengunjung pengadilan langsung bisa melihat meja info ini.

Penulis yang datang (Jum’at, 21/10/11) sebagai pengunjung pengadilan pada umumnya, langsung menuju info desk tersebut dan disapa dengan ramah oleh Jim McLean, lelaki separuh baya keturunan Scotland yang bertugas pada hari itu.

Ketika ditanya layanan apa saja yang diberikan oleh meja informasi, Jim menjawab bahwa tugasnya adalah sebagai gerbang pertama bagi pengguna pengadilan yang ingin mengetahui apa saja yang harus dilakukan (what to do) dan kemana harus melakukannya (where to go) ketika kita berada di pengadilan.

“Kami tidak boleh memberikan saran hukum tetapi kita akan berikan informasi rujukan kemana anda bisa mendapatkannya, seperti ke posbakum dan lain sebagainya,” jawab Jim waktu ditanya lebih lanjut.

Adapun mengenai jam layanannya, meja informasi ini berjalan sesuai jam kerja dari pagi sampai sore.

Penulis kaget ketika Jim mengaku kalau dia ternyata bukan pegawai pengadilan Magistrates. “Lho kok bisa, anda bukan pegawai pengadilan tapi bekerja sebagai petugas informasi?” tanya penulis penasaran.

“Iya saya bekerja di legal community service, namanya ‘Court Network’. Itu lembaga swasta. Selain saya yang di info desk ini, banyak juga kawan-kawan dari lembaga yang sama bekerja disini,” ungkap Jim.

“Kami memberikan bantuan kepada pencari keadilan selama proses berperkara, informasi tentang prosedur berperkara, rujukan ke bantuan hukum, termasuk masalah keamanan anda di pengadilan,” katanya lagi.

“Terus siapa yang menggaji anda?” tanya penulis. “Saya digaji oleh lembaga saya yang dananya berasal dari pemerintah (Department of Justice).” Jawab Jim.

Sebelum bertugas di meja informasi, Jim mengaku diberikan pelatihan terlebih dahulu selama 3-6 bulan oleh lembaganya bekerja sama dengan pihak pengadilan. “Jadi, walaupun saya bukan pegawai pengadilan, saya paham betul semua proses yang ada disini karena sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan,” kata Jim sambil tersenyum menjawab keragu-raguan penulis.

“Saya di meja info ini hanya sebagai pintu pertama kebutuhan informasi anda. Jika anda mau mendaftarkan perkara, silahkan datang ke counter pendaftaran. Jika butuh bantuan hukum silahkan datang ke posbakum yang dikoordinasikan di lantai 3. silahkan tanyakan informasi apa yang anda butuhkan, dan saya akan dengan senang hati membantu anda,” kata Jim menutup percakapan dengan penulis yang berlangsung cukup lama.

Dirjen Badilag (kedua dari kiri) bersama rombongan delegasi MA RI ketika mengunjungi Magistrates' Court awal Juli 2010 lalu.

Meja informasi di Magistrates’ dilengkapi dengan satu set komputer yang sudah terhubung dengan sistem informasi pengadilan. Selain itu ada sejumlah brosur untu para pengguna pengadilan. Yang agak membuat penulis sedikit tergelitik campur heran, ternyata petugas meja info ini masih memegang print-out jadwal sidang untuk hari itu yang jumlahnya hampir puluhan lembar tebalnya.

Ternyata setelah keliling-keliling gedung Magistrates’ Court yang berlantai 8 ini, penulis melihat jadwal-jadwal sidang masih dilakukan secara manual (print-out) dengan ditempelkan di dinding dekat masing-masing ruang sidang.

Sekilas terpikir oleh penulis, mungkin peradilan agama agak tertinggal dalam hal pemberian bantuan hukum dan informasi lainnya kepada masyarakat pengguna pengadilan karena berbagai alasan, akan tetapi rasanya untuk masalah teknologi informasi demi membantu publik, PA bisa mensejajarkan diri dengan pengadilan di Victoria ini.